Jumat, 18 November 2016
Tekan angka Kecelakaan IRFA HASRUL HANAFI : HAK PEJALAN KAKI DI HORMATI
Kecelakaan lalu lintas di
jalan raya menjadi penyumbang angka kematian nomor satu yang rata-rata
didominasi oleh kalangan pelajar karena tidak mematuhi aturan dan peraturan
berlalu lintas.
Hal ini disampaikan
Kapolres Tanah Datar AKBP. Irfa Hasrul Hanafi dihadapan Satuan Unit Lalu Lintas
Polres Tanah Datar ketika menggelar apel kampanye tertib berlalu lintas di
lapangan Cindua Mato Batusangkar, Selasa (15/11/2016).
Kapolres menyampaikan,
untuk menekan angka kecelakaan salah satu caranya adalah dengan menghormati hak
pejalan kaki. “Hak pejalan kaki sebagai pengguna jalan raya harus kita hormati,
kenali aturan dan peraturan berlalu lintas dan jangan ugal-ugalan saat
berkendara, karena tidak hanya berbahaya bagi pengendara tapi juga bagi
pengguna jalan raya lainnya” himbau Irfa.
Sementara itu Wabup Tanah
Datar Zuldari Darma yang berkesempatan hadir dalam kegiatan itu menyampaikan
apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Polres Tanah Datar. “kita apresiasi
kegiatan ini dan tentu saja Pemerintah Daerah juga mendukungnya dan dalam
kesempatan ini dihimbau kepada masyarakat Tanah Datar untuk tertib berlalu
lintas” sampai Zuldafri.
Zuldafri juga menyampaikan
agar pengguna jalan raya menyayangi nyawa sendiri dan menghormati pengguna
jalan lainnya. “Sayangi nyawamu, ingatlah keluargamu dan hormati pengguna jalan
raya lainnya” sampainya.
Pada kegiatan itu
dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk tertib lalu lintas oleh Pemda
diwakili Wakil Bupati, Forkopimda dan perwakilan pelajar se Kabupaten Tanah
Datar. (David)
Pemangku Adat di Tanah Datar di Bekali
ZULDAFRI
: BERSAMA KEMBALIKAN IDENTITAS
Tanah Datar sebagai Luhak
Nan Tuo merupakan pusek jalo pumpunan ikan yang menjadi pusat serta cikal bakal
Minangkabau, sebab itu mari kita bersama mengembalikan identitas kita.
Hal ini disampaikan Wakil
Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan
Kapasitas Pemangku Adat se Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Bupati di
Pagaruyung, Selasa (15/11/2016).
Wabup menyampaikan
harapannya kepada ninik mamak selaku pemangku adat dan bundo kanduang limpapeh rumah gadang untuk mengembalikan
marwah Luhak Nan Tuo sebagai pusat budaya Minangkabau.
”Lima belas tahun sudah
kita babaliak ka nagari, itu bukanlah
waktu yang singkat dan tentu saja seharusnya kita sudah mampu untuk menyikapi
kondisi sosial yang berkembang ini dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi
15 – 20 tahun mendatang, inilah tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk
membangun benteng bagi generasi muda kita” sampai Zuldafri.
Ditambahkannya lagi, dalam
kegiatan ini diharapkan ninik mamak dan bundo kanduang mengikuti dengan baik
dapat mensosialisasikan di tingkat nagari serta di daerah domisili
masing-masing peserta. “Saya selaku Wabup dan pribadi berharap ninik mamak dan
bundo kandung mensosialisasikan di tingkat nagari dengan memanfaatkan dana
nagari masing-masing, karena nagari sudah menyediakan dana pembinaan
masyarakat” sampainya.
Sementara Kabid
Pemberdayaan Masyarakat Badan Taskin Tanah Datar Novenril menyampaikan,
kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan adat. “kegiatan ini salah
satu upaya pelesetarian dan pengembangan adat dan nilai sosial budaya,
meningkatkan pemahaman nilai beragama, adat dan budaya serta identifikasi
keragaman adat budaya di masing-masing nagari” ujarnya.
Novenril menyampaikan,
peserta berjumlah 150 orang dari LKAAM Kabupaten, Bundo Kanduang, Ketua KAN,
LKAAM Kecamatan dan beberapa dari unsur lainnya. “Peserta akan diberi materi
dan pencerahan dari narasumber kita, Ketua LKAAM Tanah Datar Irsal Verry Idrus
Dt. Lelo Sampono dan dari Badan Taskin PMPKB Hafzi Dt. Batuah” sampainya.
Dalam penyampaian materi,
narasumber Ketua LKAAM menyampaikan pentingnya ninik mamak dan bundo kanduang
memahamai Undang 20, sedangkan dari
dari Badan Taskin PMPKB menyampaikan tentang akhlak nan ampek. (David)
Rabu, 16 November 2016
Tingkatkan Motivasi bagi Siswa
PEMDA TANAH DATAR BERANGKATKAN SISWA
KE MALAYSIA DAN SINGAPURA
Sekda Hardiman memberi sambutaan dan melepas siswa berprestasi |
Guna
meningkatkan motivasi siswa berprestasi, Pemerintah Tanah Datar mengirimkan 92
siswa beserta 33 orang pembimbing untuk melakukan studi banding ke Malaysia dan
Singapura yang direncakan dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 18 November 2016.
Hal
ini disampaikan Bupati diwakili Sekretaris Daerah Hardiman dihadapan SKPD,
undangan lainnya dan peserta studi banding saat melepas secara resmi rombongan
di aula kantor Bupati di Pagaruyung, Minggu (13/11/2016).
Bupati
melalui Sekda Hardiman menyampaikan, dalam studi banding tersebut dimana
rombongan akan mengunjungi sekolah, pusat pemerintahan, KBRI dan beberapa
tempat lainnya diharapkan mampu mengambil pelajaran dan pengalaman. “Kegiatan
ini bukan semata sebagai rekreasi saja, namun yang terpenting adalah pembelajaran
bagaimana masyarakat di kedua negara tersebut melaksanakan disiplin waktu,
menjaga kebersihan, tata tertib dan hal-hal lainnya yang nanti bisa
diaplikasikan sendiri ketika pulang nanti” sampai Hardiman.
Di
kesempatan itu Hardiman mengingatkan kepada orang tua yang mengantarkan anaknya
untuk selalu mengawasi pergaulan dan perilaku anaknya dalam kehidupan
sehari-hari. “Pemerintah daerah telah mengeluarkan Perbup tentang penggunaan HP
Android di kalangan siswa, sehingga peraturan ini diharapkan mampu
meminimalisir efek negatif dari perkembangan teknologi dan ini tentu butuh
dukungan kita semua untuk melaksanakannya” sampainya.
Diakhir
sambutannya Hardiman menyampaikan untuk selalu berhati-hati di perjalanan.
“Siswa harus mendengarkan dan melaksanakan arahan pendamping dan pendamping
tentu saja harus membimbing para siswa sehingga perjalanan ini selamat pergi
dan pulang” pungkas Hardiman. (David)
Gebyar PKK se Tanah Datar
IRDINANSYAH : KADER HARUS MENJADI LOKOMOTIV KELUARGA
Bupati Irdinansyah memberi sambutan dihadapan kader PKK |
Ini
disampaikan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dihadapan Ketua TP PKK Tanah
Datar Ny. Emi Irdinansyah bersama pengurus PKK dan 750 kader PKK se Tanah Datar
yang melakukan pertemuan akbar di Gazebo Indojolito Batusangkar, Sabtu (12/11/2016)
Bupati
Irdinansyah menilai peranan kader PKK terutama dalam keluarga sendiri sangatlah
penting, karena melihat fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini tentu saja
lingkungan keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga anak generasi muda.
“Pengetahuan
kader tentang bahaya dan manfaat teknologi yang mempengaruhi pergaulan generasi
muda harus selalu ditingkatkan, karena kader PKK sebagai orang tua merupakan
benteng pertama dalam keluarga yang akan menghindarkan anaknya dari perbuatan
maupun pelaku asusila” sampainya.
Dalam
kesempatan itu Irdinansyah juga menyampaikan pemerintah daerah sudah melakukan
berbagai rancangan dan upaya dalam meminimalisir atau bahkan kalau bisa menghilangkan
tindakan asusila. “ Tahun 2017 pemerintah daerah bersama DPRD telah
menganggarkan dana untuk kegiatan pembinaan, pemberdayaan perempuan kabupaten,
kecamatan dan nagari dan diharapkan mampu untuk menjadi benteng dari tindakan
asusila” ujarnya.
Sementara
itu Ketua TP PKK Ny. Emi Irdinansyah menyampaikan, kegiatan yang dihadiri 750
kader PKK se Tanah Datar disamping menjadi ajang silaturahim juga untuk
meningkatkan wawasan, pengetahuan dan motivasi kader berperan aktif dalam
pembangunan. “Kegiatan ini bukan hanya rutinitas tahunan dan seremonial belaka,
namun kita melaksanakan kegiatan positif dalam mengembangkan pengetahuan kader,
seperti lomba simulasi asuh anak, lomba penyuluhan posyandu” ujar Emi.
Senin, 14 November 2016
Hari Guru Nasional ke 71
PGRI Tanah Datar
meriahkan dengan Kegiatan dan Lomba
Wabup Zuldafri berfoto bersama saat membuka secara resmi Peringatan Hari Guru Nasional |
Hari
Guru Nasional yang akan diperingati tanggal 25 November akan datang disambut
dengan meriah di Tanah Datar dengan melaksanakan bermacam kegiatan dan lomba.
Hal
ini disampaikan ketua PGRI Tanah Datar In Hendri Abbas dihadapan Wakil Bupati
Zuldafri Darma, SKPD dan undangan lainnya saat pembukaan secara resmi di
lapangan Cindua Mato, Batusangkar Sabtu (12/11/2016).
In
Hendri Abbas menyampaikan, PGRI Tanah Datar adakan berbagai kegiatan lomba
bertajuk Porsenia dengan berbagai cabang olah raga seni dan keagamaan.
"Cabang lomba yang dipertandingkan di antaranya bola voli, bola kaki,
tenis meja, bulu tangkis, vokal grup, MTQ dan khotbah Jum’at" sampainya.
Ditambahkan
lagi, kegiatan ini dalam rangka mempererat hubungan silaturrahmi sesama guru
dan siswa. "HUT PGRI ke 71 bertemakan Membangkitkan Kesadaran Kolektif
Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, dan tentu saja kita juga ingin
berperan aktif terus meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Datar"
jelasnya.
Sementara
Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma dalam sambutannya, menghimbau guru
untuk terus meningkatkan profesionalitas demi kamajuan Tanah Datar terutama di
bidang SDM. "Pengorbanan dan jasa pengabdian para guru tidak
akan terlupakan, tanpa itu tentu Tanah Datar tidak akan memperoleh predikat
terbaik Sumatera Barat 5 tahun berturut-turut sebagai pengelola pendidikan
terbaik dan lulusan terbanyak diterima di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh
wilayah Indonesia" sampai Zuldafri.
Menanggapi
fenomena sosial yang banyak terjadi di masyarakat saat ini terutama di kalangan
siswa, Zuldafri menyampaikan bahwa ini menjadi tanggungjawab kita bersama. ”Perhatian
dan pengawasan guru sangat diharapkan terhadap murid, terutama masalah
teknologi, mohon tingkatkan pengawasan dan tatap muka dengan siswa agar tidak
terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan” pungkasnya. (david)
Sidang Paripurna DPRD
KUA-PPAS TANAH DATAR
2017 DITETAPKAN
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi di saksikan Wakil Ketua DPRD Irman dan Sekretaris DPRD menandatangani KUA PPAS |
Kebijakan
Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2017 Kabupaten
Tanah Datar disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tanah Datar
melalui Sidang Paripurna di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar, Sabtu
(12/11/2016).
Dalam
sidang yang dihadiri anggota DPRD Tanah Datar, SKPD dan undangan lainnya,
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan, KU-PPAS Tahun 2017
disepakati sebesar Rp1,226 triliun. "Anggaran tersebut turun 3,91 persen
dari APBD 2016 disebabkan karena berkurangnya penerimaan daerah yang berasal
dari dana transfer atau perimbangan," sampainya.
Irdinsyah
menyebutkan dalam KU-PPAS APBD 2017 disepakati Pendapatan Asli Daerah meningkat
dari APBD 2016 sebesar Rp13,164 miliar (11,42 persen), dan lain-lain pendapatan
yang sah sebesar Rp22,714 miliar (25,51 persen), sementara dana perimbangan
turun sebesar Rp85,799 miliar (3,91 persen).
Ditambahkannya
lagi, total belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp1,31 triliun, terjadi penurunan
sebesar Rp87,02 miliar (6,23 persen) dari tahun sebelumnya karena berkurangnya
pendapatan dan kecilnya proyeksi SILPA akhir tahun 2016.
"Belanja
tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp508,568 miliar meningkat
sebesar RpRp38,24 miliar (8,14 persen) dan tidak langsung Rp801,92 miliar
mengalami penurunan sebesar Rp125,28 miliar (13,51 persen)" ujar
Irdinansyah.
Bupati
menambahkan dengan rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan akan
terdapat defisit sebesar Rp83,75 miliar. "Kebijakan pembangunan daerah
tahun 2017 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang
dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap bupati.
Sementara
itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Irman mengatakan tim badan anggaran bersama
pemerintah daerah telah melalui 3 tahap, pertama, tahap pembahasan tingkat
Komisi, kedua, tahap pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim dari
pemerintah daerah, ketiga tahap pembahasan internal DPRD serta sidang ini
merupakan tahap yang keempat.
Jumat, 11 November 2016
Lahirkan Perbup Nomor 5 Tahun 2016
IRDINANSYAH
: LANGKAH WUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Peraturan Bupati Tanah
Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) menjelaskan
tentang bagaimana Pemerintah Daerah memandang perlu mengembangkan potensi
ekonomi masyarakat di nagari, terutama disektor kuliner maupun sektor lainnya
sesuai potensi nagari masing-masing.
Hal ini disampaikan Bupati
Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dihadapan Ketua Komisi III DPRD Tanah Datar
Istiqlal, Kepala SKPD, Wali Nagari se – Tanah Datar dan undangan lainnya dalam
acara Sosialisasi Perbup Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMNag di aula Kantor
Bupati, Pagaruyung Rabu (09/11/2016).
Irdinansyah menerangkan,
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari, pemerintah
memberikan kewenangan penuh untuk kemandirian terutama dalam meningkatkan
ekonomi masyarakat yang didukung dan diiringi dana langsung dari pemerintah
pusat. ”Inilah yang menjadi dasar sehingga lahirlah Undang-undang ini,
didalamnya diatur dan menjadi pedoman dalam pendirian, pengurusanm pengelolaan
dan pembubaran BUMNag” terangnya.
Oleh sebab itu tambah
Irdinansyah, tahun 2017 seluruh nagari di Tanah Datar diharapkan memiliki
BUMNag, karena BUMNag bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dalam
pendanaan tahun 2017 nanti dihimbau kepada masing-masing nagari mengangarkan
dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan APB Nagari tahun 2017”
himbau Irdinansyah.
Dalam kesempatan itu,
Bupati Irdinansyah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada nagari yang
telah melaksanakan program ini. “Ada beberapa nagari seperti Pagaruyung, Tabek
Patah, Baringin, Batu Bulek, Sungayang yang telah memiliki BUMNag berupa
koperasi, unit simpam pinjam dan masih aktif sampai saat ini, tentu ini bisa
dijadikan contoh dan rujukan bagi nagari lain di Tanah Datar” sampainya.
“Dalam sosialisasi ini kita menghadirkan narasumber Ketua Pembina BUMDes Rokan Hulu Hamzah yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional, dan tentu saja kita berharap bisa memperoleh dan menambah pengetahuan dan pengalaman dengan mengikuti sosialisasi ini” pungkasnya. (david).
Kamis, 10 November 2016
Belajar Adat Istiadat
TANAH
DATAR DIKUNJUNGI LAM SAROLANGUN
Lembaga Adat Melayu (LAM)
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mengunjungi Kabupaten Tanah Datar dalam
rangka sharing dan belajar tentang adat istiadat dan pelaksanaan oleh LKAAM
Kabupaten Tanah Datar.
Hal ini disampaikan Ketua
Rombongan LAM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Helmi dihadapan Bupati Tanah
Datar diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Irsal Veri Idrus Dt. Lelo
Sampono, SKPD dan undangan lainnya di Aula Bappeda, Rabu (09/11/2016).
Helmi menambahkan,
kunjungan LAM Kabupaten Sarolangun ini sebagai bentuk jalinan silaturahim
diantara kita. “Disamping menjalin silaturahim, kami ingin sharing atau bahkan
belajar tentang bagaimana pelaksanaan adat di Tanah Datar yang kami tahu Tanah
Datar adalah daerah asal Minangkabau, sehingga tentu adat istiadat di daerah
masih terjaga dan bagus dalam pelaksanaannya” sampai Helmi.
“Dalam kunjungan ini saya
berharap ada pengalaman dan ilmu yang kami peroleh yang bisa kami laksanakan di
daerah kami untuk menjadikan para pemangku adat semakin berperan dalam
pemerintahan maupun kehidupan dalam masyarakat” sampai Helmi.
Sementara itu Bupati Tanah
Datar diwakili Staf Ahli Irsal Veri Idrus Dt. Lelo Sampono yang juga menjabat
sebagai Ketua LKAAM Tanah Datar menyampaikan bahwa di Kabupaten Tanah Datar
dari pemerintahan dahulu selalu konsentrasi dan mengedepankan ABS-SBK (Adat
Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabulah) sebagai pedoman dalam melaksanakan
rancangan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Tanah Datar mempunyai
Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, di dalamnya diatur semua tentang adat
istiadat dan cara bernagari dan menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan
pembangunan” sampai Irsal.
Irsal Veri Idrus Dt. Lelo
Sampono menyampaikan, kalau dilihat sejarah sebenar Surolangun mempunyai
hubungan pertalian dengan adat Minangkabau, sehingga tentu ada persamaan adat
dan istiadat yang dapat kita sharing atau bagi bersama. “terima kasih atas
kunjungannya, mari kita sharing membagi ilmu dan pengalaman tentang adat
sehingga dapat menambah wawasan diantara kita” sampainya.
Ketua LKAAM juga
menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dari kecamatan sampai ke jorong,
bagaimana organisasi LKAAM tingkat kabupaten, kecamatan dan KAN di tingkat
nagari, serta bagaimana peranan adat di nagari dalam mengayomi masyarakat adat
dari masing-masing ninik mamak. (david)
Tingkatkan pemahaman KIP
TANAH
DATAR ADAKAN SOSIALISASI
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi memberi sambutan di hadapan Ketua Komisi Informasi Sumbar pada acara pembukaan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik |
Guna mendukung Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui PPID melaksanakan Sosialisasi
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se
Kabupaten Tanah Datar.
Hal ini disampaikan ketua
pelaksana kegiatan Adriyanti Rustam yang merupakan PPID Utama dan Kabag Humas
Setda Tanah Datar dihadapan Bupati Irdinansyah Tarmizi, Ketua Komisi Informasi
Sumbar Syamsu Rizal, Komisioner KI Sondri Dt. Kayo, Sekda diwakili Asisten
Administrasi Azwar R, Kadis Hubkominfo Abrar dan undangan lainnya yang hadir.
Adriyanti menyampaikan,
kegiatan sosialisasi dihadiri undangan sebanyak 150 terdiri dari Wali Nagari
dan Sekretaris Nagari diharapkan mampu menambah pengetahuan peserta dalam era
keterbukaan terutama Keterbukaan Informasi Publik. “Sosialisasi ini diharapkan
mampu memberikan ilmu baru kepada peserta sehingga mengerti tentang betapa
pentingnya KIP, sehingga dalam kesempatan ini kita menghadirkan narasumber dari
Komisi Informasi Sumbar” sampainya.
Sejalan yang disampaikan
Kabag Humas, Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal menyampaikan zaman
sekarang transparansi atau keterbukaan menjadi keniscayaan dan harus dilakukan
oleh sebuah badan publik. “Sebuah organisasi, kantor atau badan publik lainnya
ketika mengelola dana dari APBD, APBN atau dari dana masyarakat lainnya,
diharuskan untuk menerapkan prinsip transparan dalam mengelola keuangan” sampai
Syamsu.
Syamsu mencontohkan ada di
Kabupaten/Kota lainnya saat ini sedang menjalani sidang tentang KIP 6 sampai 7
kasus dan terancam hukuman pidana. “Semua prosedur, langkah-langkah tentang KIP
sudah terangkum seluruhnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka
diharapkan peserta untuk memahaminya karena ada ancaman hukuman pidana yang
diatur disana” tambah Syamsu Rizal.
Sementara itu Bupati
Irdinansyah Tarmizi dalam sambutannya menyampaikan, di era reformasi birokrasi
yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik menjadi
salah satu langkah efektif dalam turut mensukseskannya. “Dalam KIP kita
dituntut untuk transparan atau terbuka, sehingga masyarakat juga bisa berperan
aktif dalam mengawasi atau bahkan turut serta dalam menentukan arah pembangunan
di Nagari” sampainya.
Irdinansyah juga
mencontohkan, sejatinya pemerintah Nagari saat ini sudah melakukan apa yang
diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dimana dalam menyusun
Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pihak nagari sudah melibatkan berbagai pihak
masyarakat dan bahkan perantau.
Kamis, 03 November 2016
Komit Laksanakan Standar LPSE : 2014
BUPATI IRDINANSYAH TERIMA PENGHARGAAN
Tingginya
komitmen dan dedikasi serta pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Tanah Datar,
Bupati Irdinansyah Tarmizi terpilih menerima penghargaan National Procurement
Award 2016 kategori Penerapan Standar LPSE : 2014.
Irdinansyah
Tarmizi menjadi salah satu kepala daerah dari 23 kabupaten/kota di Indonesia
yang meraih penghargaan tersebut yang diserahkan Sarah Sadiqa Deputi Bidang
Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Evaluasi Sistem Informasi LKPP di
Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Bupati Tanah Datar menerima piagam penghargaan |
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dalam
Rakernas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyampaikan kegiatan ini
dilaksanakan untuk memberikan penghargaan sebagai motivasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan mutu
dan kualitas LPSE dalam membenahi sektor pengadaan barang dan jasa, karena
sistem elektronik (e-government) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Bupati
Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan, prestasi yang diraih ini sebagai
bentuk apresiasi kepada LKPP terhadap komitmen pemerintah daerah mewujudkan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “E-Government memberikan dampak
yang berarti dalam mengawasi pelaksanaan birokrasi dari perbuatan melanggar
hukum seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jadi Pemerintah Tanah Datar sangat
komit untuk terus dilaksanakan” sampainya.
Irdinansyah
menghimbau kepada seluruh SKPD di Tanah Datar untuk komit dalam melaksanakan
e-government, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan jauh dari KKN. “Saat
ini di Tanah Datar sudah dilaksanakan e-procurement melalui LPSE, e-Planning,
e-monev dan e-budgeting, namun tentu saja masih ada kekurangan dan butuh kerja
keras kita semua untuk meningkatkannya” ujarnya.
Kabupaten
Tanah Datar memenuhi 17 Standar LPSE yang telah ditetapkan LKPP, yakni Standar
Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan, Standar Pengelolalaan Aset
Layanan, Standar Pengelolalaan Risiko Layanan, Standar Pengelolaan, Standar
Pengelolaan Layanan Helpdesk, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar
Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan SDM.
Kemudian Standar Pengelolaan Keamanan
Perangkat, Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, Standar
Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, Standar Pengelolaan Kelangsungan
Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran Layanan, Standar Pengelolaan Pendukung
Layanan, Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan, Standar
Pengelolaan Pengelola Kepatuhan dan Standar Penilaian Internal. (David)
Permudah Masyarakat
DINAS
DUKCAPIL TANAH DATAR PUNYA PRN
Geografis daerah yang luas, tidak datar dan banyak
perbukitan serta jauh dari Ibukota Kabupaten, membuat masyarakat merasa berat
dan susah untuk mengurus segala dokumen kependudukan dan dokumen lainnya, hal
inilah salah satu dasar pemikiran bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanah Datar untuk membentuk Petugas Registrasi Nagari (PRN).
Hal ini disampaikan Kadis Dukcapil diwakili
Sekretaris Edi Susanto saat dikunjungi Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi
bersama Ombudsman RI saat meninjau pelaksanaan Pelayanan Publik ke Dinas
Dukcapil, Selasa (1/11/2016).
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi bersama Ombudsman dan Sekretaris Disdukcapil meninjau pelayanan publik |
Edi Susanto menyampaikan, untuk memudahkan
masyarakat mengurus dokumen seperti akte kelahiran, akte kematian dan dokumen
lainnya sudah di bentuk Petugas Registrasi Nagari (PRN). “PRN merupakan
perwakilan dari Dinas Dukcapil di Kecamatan, sehingga segala pengurusan dokumen
yang dibutuhkan dilayani oleh petugas” sampai Edi Susanto.
Kemudian ditambahkan lagi, PRN dalam melaksanakan
tugas di nagari tidak dibenarkan untuk memungut biaya apapun kepada masyarakat,
karena biaya pengurusan adalah gratis. “PRN sudah diberikan honor dan biaya
perjalanan dinas, jadi tidak ada alasan bagi PRN untuk memungut biaya, apabila
ada silahkan lapor kepada kami dengan bukti dan akan kita tidak lanjuti sesuai
aturan berlaku” sampai Edi.
Sementara itu Bupati Irdinansyah Tarmizi
menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan yang
diberikan Dinas Dukcapil. “Manfaatkan kemudahan itu, tentu dengan memperhatikan
jadwal kunjungan dan kerja PRN itu sendiri, sehingga masyarakat tidak akan
susah-susah jauh ke Ibukota Kabupaten dalam mengurus dokumen” ujar Bupati.
Irdinansyah menyampaikan apresiasi atas
dibentuknya PRN dan juga mengingatkan kepada petugas untuk tidak melakukan
pungutan-pungutan liar atau tidak semestinya. “Kalau ada yang terbukti
melakukan tindakan pungli, akan kita tindak tegas” pungkas Irdinansyah. (David)
Tingkatkan Layanan Publik
IRDINANSYAH
INGATKAN UNTUK TEPAT WAKTU
Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Irdinansyah
Tarmizi dihadapan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Yunafri beserta
tim saat melakukan pembinaan sekaligus evaluasi kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik di lingkup instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat
berkunjung ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Dinas Dukcapil,
Selasa (1/11/2016).
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi bersama Ketua Ombudsman meninjau Pelayanan Publik di SKPD Tanah Datar |
Irdinansyah mengingatkan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang bertugas melayani pelayanan publik di lingkup Pemda Tanah Datar
lebih mengedepankan proses yang tepat waktu. “Jangka waktu yang ditetapkan
Standar Operasional Pelayanan harus ditepati agar masyarakat tidak kecewa saat
mengurus apapun” sampainya.
Ditambahkan lagi, pelayanan publik merupakan
prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan sebagai tahap awalnya Pemda
bekerjasama degan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar meninjau seluruh SKPD di Tanah
Datar tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentan Pelayanan Publik.
Irdinansyah menambahkan, bahwa Pemkab Tanah Datar
komit melaksanakan amanah Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar. “Terlepas dari besar kecilnya, pungutan liar atau Pungli
membuat masyarakat terkadang malas untuk mengurus sesuatu, maka apabila ada
aparatur pemerintah yang melakukannya akan kita tindak sesuai aturan yang
berlaku” tegas Irdinansyah.
Sementara itu Yunafri Ketua Ombudsman
menyampaikan, kunjungannya bersama tim untuk memantau pelayanan publik di Tanah
Datar. “Kita akan melihat bagaimana pelayanan yang diberikan aparatur terhadap
masyarakat yang berurusan, kemudian juga melihat Standar Operasional
Pelayanannya, sarana, prasarana, fasilitas pelayanan dan sarana pengaduan serta
beberapa faktor lainnya” sampai Yunafri.
Dalam kunjungan ke KPPT dan Dinas Capil, Bupati
Tanah Datar bersama Ombudsman dan Tim didampingi Kepala KPPT Armen, Sekretaris
Dukcapil Edi Susanto, Kabag Organisasi Erizal Ramli, Kabag Humas Adriyanti
Rustam dan Kasubag Media Muharwan. (david)
Selasa, 01 November 2016
Saksikan FPBM 2016
MASYARAKAT TUMPAH RUAH SESAKI
ISTANO
Tahun
lalu dinamakan Festival Pagaruyung VII menandakan sudah 7 tahun dilaksanakan,
tahun ini berganti bernama Festival Pesona Budaya Minangkabau (FPBM) 2016 yang
merupakan cita-cita masyarakat Tanah Datar dikenal juga dengan nama Luhak Nan
Tuo diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanah Datar.
Menteri Pendidikan menima Siriah dalam carano |
Turut
hadir Menteri Pariwisata diwakili Asdep Bidang Pengembangan Pariwisata
Nusantara Esthy Reko Astuty, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Anggota DPR RI
Betty Shadiq Pasadigoe dan Nurzahedi Tanjung, Gubernur Sumatera Barat Irwan
Prayitno, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Wakil Ketua DPRD Sumbar
Arkadius Dt. Intan Bano, Bupati dan Walikota se Sumbar, Tokoh Masyarakat Minang
Fahmi Idris, Andrinof Chaniago, H. Arnis Saleh, Hj. Merrywati, Ketua DPRD Anton
Yondra, dan Forkompinda Tanah Datar dan Padang Panjang dan IKTD se-Indonesia.
Irdinansyah
Tarmizi menyampaikan, berbagai kegiatan guna memeriahkan FPBM dilaksanakan di
Tanah Datar. “Walau pembukaan festival dibuka resmi hari ini, namun berbagai
kegiatan dimulai lebih awal seperti tanggal 21-23 Oktober di Gelanggang Siliah
Baganti (GSB) yang menampilkan atraksi 800 pesilat dari berbagai sasaran silat
di Tanah Datar, tanggal 15, 22 dan 29 Oktober Pacu Jawi di Sungai Tarab, 23-24
Oktober Pacu Kuda di Gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak yang diikuti 150 ekor
kuda dari berbagai daerah termasuk dari DKI Jakarta” sampai Bupati.
Ditambahkannya
lagi, pada acara pembukaan ini menampilkan 1.125 Bundo Kanduang dari 75 Nagari
di Tanah Datar yang menjunjung jamba
(suguhan nasi dan lauk sebagai sambal) yang disuguhkan bagi masyarakat dan
pengunjung yang hadir hari ini. Kemudian ada juga penampilan tari kolosal yang
terdiri dari 300 orang penari dan yang tak kalah menariknya ada 50 orang penari
yang beraksi diatas pecahan kaca.
Irdinansyah
menyampaikan, ada beberapa negara tetangga dan daerah lain di Indonesia yang
hadir dan diundang turut memeriahkan FPBM 2016 ini. “dalam pawai alegoris ada
rombongan dari Negara tetangga Malaysia, daerah tetangga Rokan Hilir, dan
beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Sumbar” sampainya.
“Mari
kunjungi bersama keluarga dan rekan serta sahabat lapangan cindua mato tempat
Pagaruyung Ekspo, kemudian gedung nasional Maharajo Dirajo ada pameran
matrilineal yang mencerminkan suasana budaya Minangkabau dan budaya lainnya di
Nusantara, bahkan Museum Adityawarman Padang juga membawa koleksi mereka untuk
disaksikan pengunjung” ajak Irdinansyah.
Sementara
itu dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir
Effendy saat membuka Festival Pesona Budaya Minangkabau (FPBM) di Istano Basa
Pagaruyung menyampaikan Budaya sebagai sebuah identitas suatu bangsa harus
dijaga dan dilestarikan. Budaya lahir dari nilai luhur yang dimiliki manusia
yang menggambarkan kepribadian suatu masyarakat.
Lebih
lanjut Muhadjir menyampaikan, kebudayaan sudah menjadi domainnya Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. “Saya harus datang ke Tanah Datar menyaksikan
keindahan budaya Minangkabau, ini bentuk tanggung jawab ikut melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan,” ucap Muhadjir.
Muhadjir
memberi apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan FPBM di Tanah Datar Luhak
Nan Tuo Pusek Jalo Pumpunan Ikan ini. “Ini langkah yang tepat, memajukan budaya
Minangkabau kemudian dikemas sebaik mungkin sehingga mempunyai nilai jual
pariwisata dan kita perlu kolabolarasi dengan Kementerian Pariwisata,” pesannya
kepada Menteri Pariwisata yang diwakilkan Asdep Bidang Pengembangan Pariwisata
Nusantara Esthy Reko Astuty.
Sementara
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pun memuji langkah pemerintah daerah di
bawah kepemimpinan Bupati Irdinansyah Tarmizi dan Wakil Bupati Zuldafri Darma
yang mengubah nama dari Festival Pagaruyung menjadi Festival Pesona Budaya
Minangkabau (FPBM). “Dengan perubahan nama, pesan promosinya menjadi kuat,
sebuah langkah cerdas yang digagas Bupati,” puji gubernur.
Melalui
kesempatan ini Irwan Prayitno memuji penampilan seni, atraksi dan pawai budaya
pada alek besar Tanah Datar. Mulai dari arak-arakan 1.125 bajamba, pawai budaya
dari negera Malaysia, provinsi tetangga, kabupaten/kota dan tradisi budaya dari
14 kecamatan. “Mari kita heboh-hebohkan pagelaran budaya sebagai sarana promosi
wisata, ” ajak gubenur kepada bupati/walikota yang turut hadir. (DAVID)
Langganan:
Postingan
(
Atom
)